Aturan Baru PLTS Atap Berdasarkan Kementerian ESDM

Lembaga Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), dalam beberapa kurun waktu sedang sibuk menyiapkan Peraturan Menteri (Peremen). Yang mana Permen tersebut membahas tentang regulasi atau aturan pembangkit listrik tenaga surya roof top on grid atau PLTS Atap. 

AVvXsEjK8Kg62jonw0iAvcnBL3kk7Yu6oZcKBVu2MvHTqQfKT5fGhkMWx8Dfl69BeD8yI52qJGpUrvpdnBaBxzzt82jhLh V7RFSKkq 5al7dGneVieZ opWACaC8FJzGEvYO6vg d EovGremz9nVWVS03mc817I7jy3eWxJwaI8zIqu4ybuO0GqT8Y9R46=w640 h366
Dalam aturan baru PLTS Atap terdapat bagian penting yang diperkirankan mampu memacu perkembangan dan pertumbuhannya. Aturan tersebut membuat proses dan permohonan pemasangan menjadi lebih cepat. Sehingga pelanggan merasakan nyaman saat penginstallan. 
Potensi energi surya yang ditangkap oleh PLTS Atap sangatlah tinggi di Indonesia. Namun pemanfaatannya masih sangat kurang, dibandingkan negara-negara maju lainnya seperti Amerika Serikat dan China. Jika program ini dapat berjalan dengan baik, diperkirakan Indonesia mampu mencukupi kebutuhan energi listrik domestik dari sumber energi baru dan terbarukan (EBT) saja.
Dengan begitu biaya pengeluaran akibat membeli bahan fosil dari luar negeri dapat berkurang, serta pencemaran lingkungan menjadi menurun. Faktor inilah yang memebuat pemerintah selalu mempromosikan energi listrik dari sumber energi alternatif salah satunya PLTS Atap. Supaya masyarakat mau bekerja sama dan memasangkan PLTS di atas atap.

Perkembangan PLTS Atap di Indonesia

Mulai dari tahun 2018 sampai januari 2021 jumlah pemasangan PLTS Atap secara total hanya berkisar antara 3.152 pelanggan. Dilansir dari laman RMOL, dalam artikel yang ditulis oleh Marwan Batubara pada tangl 16 agustus 2021 tersebutkan bahwa jumlah PLTS Atap sudah mencapai 4.000 pelanggan. 
Dengan adanya aturan baru PLTS Atap yang semakin memanjakan pelanggan, seharunya perkembangan jumlah pelanggan baru terus meningkat. PLTS Atap sendiri merupakan investasi jangka panjang yang sangat menguntungkan. Namun biaya yang akan dikeluarkan pada pertama kali cukup besar. Hal ini demi mendapatkan komponen utama PLTS Atap yang tidak disubsidi oleh pemerintah.
Karena Indonesia merupakan salah satu negara dalam tahap berkembang, sebagian besar dari penduduk memiliki status ekonomi menengah ke bawah. Sebagian masyarakat dengan biaya yang dikeluarkan pada pertama kali sungguh sangat memberatkan. Selain itu, akibat pandemi COVID-19 juga menjadi faktor perkembangan PLTS Atap jadi tidak optimal.
Namun, dapat dipastikan dalam beberapa tahun kedepan setelah masa pandemi COVID-19 selesai, serta perekonomian Indonesia menjadi lebih baik. Pertumbuhan PLTS Atap di wilayah kota maupun daerah terus meningkat. Sehingga pembangkit listrik tenaga surya mampu berkontribusi besar dalam menghasilkan energi listrik pada tahun 2025.

7 Poin Penting Aturan Terbaru PLTS Atap

Dari Peraturan Menteri ESDM No 49/2018 tentang PLTS Atap, mayarakat masih kurang senang dengan kebijakan yang tersedia dalamnya. Salah satu kebijakan ekspor energi listri yang dihasilkan hanya 65% dari produksi listrik. Jumlah tersebut membatasi panen energi listrik yang dihasilkan oleh masyarakat menggunakan PLTS Atap.
Proses pemasangan dan waktu permohonan juga menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang ingin beralih menuju PLTS Atap. Oleh karena itu, aturan terbaru PLTS Atap telah direvisi dengan baik. Supaya masyarakat lebih nyaman berlangganan dan mendapatkan support dari pemerintah. Adapun 7 poin penting aturan terbaru PLTS Atap ialah sebagai berikut:
  1. Jumlah ekspor energi listrik, yang bermula dari 65% menjadi 100%.
  2. Masa akumulasi selisih tagihan dinihilkan juga diperpanjang. Dengan spesifik per 6 bulan, atau lebih spesifiknya pada 30 juni dan 31 desember.
  3. Waktu permohonan pemasangan PLTS Atap menjadi lebih singkat. Yang mana 12 hari untuk Perjanjian Jual Beli Listrik atau PJBL, dan 5 hari untuk skala rumah tangga.
  4. Bagi pelaku Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Umum atau disingkat dengan IUPTLU, dapat melakukan tansaksi perdagangan karbon.
  5. Sitem PLTS Atap harus menggunakan aplikasi, sebagai dapat memonitoring secara transparan.
  6. Mewadahi semua pelanggan PLN maupun pada wilayah Non-PLN.
  7. Terdapat pusat pengaduan yang terintegritas dalam bidang PLTS Atap.
Dari semua poin tersebut, mempermudah masyarakat dalam memasang PLTS rooftop on grid secara mandiri. Kemudian terdapat pusat pengaduan juga menjadi solusi cepat tanggap, jika terjadi masalah pada bidang kelistrikan PLTS Atap. 
Setelah terdapat pembahasan yang lengkap mengenai aturan baru PLTS Atap berdasarkan kementerian ESDM, semoga menjadi pilihan anda untuk memasangkannya secara mandiri. Teknologi ini juga merupakan kontribusi masyarakat dalam membantu pemerintah menargetkan kebutuhan energi listrik dari sumber alternatif pada tahun 2025 mendatang.

Originally posted 2022-01-05 04:01:00.